Everything about agus joko pramono
Everything about agus joko pramono
Blog Article
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu method atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Sementara itu, Agus juga berharap dapat memberikan kinerja yang sebaik-baiknya kepada BPK. Dengan waktu menjabat yang singkat, dia juga yakin dapat bekerja dengan cepat karena sudah memahami sistem dan cara kerja BPK sejak awal.
Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia teknik pengelasan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
IDI's Board is made up of 10 users from distinctive supreme audit institutions. Get to learn them improved within our "Meet the Board" sequence.
Penguatan Regulasi: BPK dapat mendorong penguatan regulasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas BUMN. Regulasi yang lebih kuat dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN, dan mencegah terjadinya penyimpangan. “Strategi BPK dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pengawasan kinerja BUMN adalah dengan terus meningkatkan kompetensi auditor, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun kolaborasi dengan stakeholders. BPK juga perlu terus mendorong penguatan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMN.”- Pakar Akuntansi dan Keuangan Simpulan Akhir
Pengawasan BPK dapat mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dan operasional. Audit BPK dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.
Kemunculan mereka terjadi setelah mengemuka kabar bahwa jumlah menteri yang akan ditunjuk Prabowo akan menjadi yang terbanyak sejak era pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.
Konten sponsor get more info pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Facts statistik menunjukkan bahwa jumlah temuan BPK dan nilai temuan BPK mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN tentu menjadi aset berharga dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara dan memastikan penggunaan dana negara yang efektif dan efisien. Aspek Operasional, Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.